Demokrasi Rule Of Law

RULE OF LAW

Rule of law adalah istilah dari tradisi common of law dan berbeda dengan persamaan dalam tradisi hukum kontinental, yaitu rechstaat (negara yang diatur oleh hukum). Keduanya memerlukan prosedur yang adil (procedural fairness), due process dan persamaan di depan hukum, tetapi rule of law juga sering dianggap memerlukan pemisahan kekuasaan, perlindungan hak asasi manusia tertentu dan demokratisasi. Baru-baru ini, rule of law dan negara hukum semakin mirip dan perbedaan di antara kedua konsep tersebut menjadi semakin kurang tajam.
Rule of law tumbuh dan berkembang pertama kali pada negara-negara yang menganut system seperti Inggris dan Amerika Serikat, kedua negara tersebut mengejewantahkannya sebagai perwujudan dari persamaan hak, kewajiban, dan derajat dalam suatu negara di hadapan hukum. Hal tersebut berlandaskan pada nilai-nilai hak asasi manusia (HAM), di mana setiap warga negara dianggap sama di hadapan hukum dan berhak dijamin HAM-nya melalui sistem hukum dalam negara tersebut. rule of law jamak diartikan sebagai penegakan hukum, Penegakan hukum adalah sebuah pepatah hukum umum sesuai dengan keputusan yang harus dilakukan dengan menerapkan prinsip – prinsip atau hukum yang dikenal, tanpa intervensi kebijaksanaan dalam aplikasi mereka. Peribahasa ini dimaksudkan sebagai pelindung terhadap pemerintahan yang sewenang – wenang. Kata “sewenang-wenang” (dari bahasa latin “penengah”) menandakan suatu keputusan yang dibuat di atas kebijaksanaan wasit, bukan menurut aturan hukum.
Berdasarkan pengamatan dari beberapa ahli tentang hukum indonesia dan mengaitkan dengan sistem demokrasi indonesia yang terjadi belakangan ini. Seperti demokrasi rule of law pengamat hukum indonesia yaitu sebastian pompe tahun ini tepat 50 tahun berakhirnya pemerintahan yang demokratis di Indonesia dengan diumumkannya SOB (negara dalam keadaan bahaya) pada 1957. Yang terjadi berikutnya adalah empat dekade penyimpangan dan ketidakadilan di bawah demokrasi Terpimpin dan Orde Baru. Paling mengemuka di antara penyimpangan dan ketidakadilan yang terjadi setelah 1957 adalah lumpuhnya rule of law dan lembaga-lembaga hukum.
Banyak tokoh terkemuka Indonesia yang menyaksikan tahun-tahun 1950-an bercerita betapa lembaga-lembaga hukum pada waktu itu masih bersemangat dan berfungsi dengan baik di bawah demokrasi parlementer. Ketika ditanyakan pada akhir 1950-an, tokoh-tokoh hukum seperti mantan menteri Soewandi, Prof. Djojodigoeno, Suardi Tasrif, Tresna, dan Hadeli Hasibuan umumnya menjawab bahwa lembaga-lembaga hukum pada saat itu “masih kuat”, “bebas dari korupsi”, atau “satu bagian dari pemerintahan di mana kepakaran masih dihargai”. Tokoh politik yang disegani, Mohamad Roem, berkomentar (1960) bahwa “para hakim berhasil mempertahankan independensi dan kebebasannya terhadap eksekutif, dan eksekutif tidak campur tangan dalam kerja pengadilan”. Dan walaupun pengadilan “patut disesalkan menjadi semakin formalistik” (mantan Menteri Kehakiman zaman kolonial, Logeman, dalam surat-menyurat dengan teman-teman Indonesianya pada 1959), dan lembaga-lembaga hukum “diperlemah oleh politik” (Djojodigoeno 1959), pemerintah “masih takut menyentuh para hakim” (Soewandi 1959) dan “takut melanggar prerogatif [lembaga-lembaga hukum]” (Tresna 1959).
Situasi ini berubah setelah demokrasi parlementer diberangus pada 1957. Tokoh-tokoh hukum senior berbicara mengenai meningkatnya “penindasan dan represi oleh pemerintah di mana-mana di sekeliling saya” (Hakim Agung Tirtaamidjaja 1960), mengeluh mengenai militer yang bernafsu “masuk pengadilan” (Besar Mertokusumo 1959) dan tentang makin merosotnya kemauan pemerintah menunjukkan sikap “menghormati hukum atau keinginan untuk menumbuhkan iklim yang menghormati hukum” (Tresna 1959). Mohamad Roem (1960) berkomentar bahwa ketika militer memaksakan dipecatnya Jaksa Agung Jenderal Suprapto pada 1959, “inilah awal dari akhir, baik bagi Kejaksaan Agung maupun bagi pengadilan.” Penolakan Presiden Soekarno pada tahun yang sama untuk menyeret Roeslan Abdulgani ke muka Mahkamah Agung juga disebut sebagai suatu titik balik (Resink 1959). Membandingkan keadaan yang mereka alami dengan pengalaman sebelumnya, Hakim Agung Busthanil Arifin berkata (1978): “Situasinya tidak membesarkan hati. Tahun-tahun 1950-an merupakan masa-masa yang elok dengan integritas yang sekarang sudah hilang dan sulit dikembalikan lagi.” Pengacara terkemuka hak asasi manusia Yap Thiam Hien berbicara dengan bahasa yang pedas mengenai merosotnya standar hukum (1986): “Lihatlah keputusan yang lama ini, My God, bagaimana bisa anda lakukan itu sekarang? Tapi pada waktu itu masih ada standar Sistem pengadilan masih berfungsi, dan para hukim tahu mengenai hukum. Banyak hakim yang baik waktu itu. Sekarang tidak lagi demikian halnya.”
ABRI menggambarkan demokrasi dan rule of law pada 1950-an sebagai penyimpangan yang kacau-balau, sesuatu yang “non-Asia”, sesuatu yang masyarakat Indonesia “belum matang untuk menerimanya”-istilah yang kadang-kadang mirip dengan istilah yang dipakai pemerintah kolonial untuk membenarkan pemerintahan diskriminatif mereka itu. Pada tahun-tahun 1950-an militer mencari pembenaran atas kekuasaan dan hak istimewa yang mereka pegang dengan mendelegitimasi demokrasi dan merongrong lembaga-lembaga hukum yang ada. Pelajaran utama dari tahun-tahun 1950-an yang diwariskan Yap Thiam Hien, Djojodigoeno, Mohamad Roem, Lukman Wiriadinata, Suprapto, dan Daniel Lev kepada kita adalah bahwa demokrasi tidak bisa dipisahkan dari keberanian lembaga-lembaga hukumnya. Pemerintah yang demokratis tidak bisa dipisahkan dari konsep inti hak asasi dan kesetaraan individu yang dijunjung tinggi dan yang diterapkan dengan bebas. Hanya dengan kepastian bahwa setiap warga negara bebas: bebas menyatakan pikiran dan harapannya, bebas berserikat, bebas dari ketakutan terhadap tindak sewenang-wenang pemerintah, barulah demokrasi sebenarnya bisa berkembang. Lumpuhnya demokrasi pada 1957 tidak bisa lepas dari lumpuhnya rule of law dan lembaga-lembaga hukum.
Reformasi bisa gagal seperti halnya demokrasi parlementer pada 1957. Kegagalan itu bisa datang dalam berbagai bentuk. Bagaimanapun, ketidaktoleranan itu tidak datang hanya dari mereka yang mengenakan seragam. Tapi jelas, reformasi bisa gagal bila kita menelantarkan lembaga-lembaga hukum dan rule of law. Lembaga-lembaga hukum yang kuat merupakan titik sentral pemulihan kembali pemerintahan yang demokratis dan suatu masyarakat yang lebih jujur dan adil.

Sumber: majalah Tempointeraktif

  • Tinggalkan Balasan

    Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

    Logo WordPress.com

    You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

    Gambar Twitter

    You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

    Foto Facebook

    You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

    Foto Google+

    You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

    Connecting to %s